Sebanyak 830 kepala desa seJawa Timur, Senin (29/9/2014) mengikuti
pembekalan dan sosialisasi bimbingan teknis tata kelola keuangan desa di
Islamic Centre Surabaya. Pembekalan dilakukan karena mulai tahun depan
setiap desa akan mendapatkan kucuran dana desa yang besarannya sekitar
Rp1,4 miliar.
Saiful
Rachman, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur mengatakan
pelatihan bagi para kepala desa kali ini terbagi dalam sembilan
gelombang dengan target masing-masing adalah 960 kepala desa.
"Target kita total 7722 kepala desa dan 603 camat akan menerima pembekalan bagaimana mengelola uang dengan baik," kata Saiful Rachman.
Pelatihan sendiri dilakukan dengan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah ditunjuk. Saat pelatihan di Islamic Centre misalnya, para kepala desa ini mendapatkan pembekalan dari para pengajar Akuntansi dan Sospol Universitas Airlangga Surabaya.
Soekarwo, Gubernur Jawa Timur dalam pembekalan kali ini berharap para kepala desa tak silau setelah mendapatkan kucuran uang desa sebesar Rp1,4 miliar.
"Pembekalan ini supaya kalau lihat uang nanti matanya tidak ijo, jangan sampai bantuan dari pemerintah pusat ini menjadikan banyak kepala desa yang tersandung masalah korupsi," ujarnya.
Selama ini, pemerintah desa sebenarnya sudah berpengalaman mengelola bantuan desa dari kabupaten/kota maupun dari provinsi. "Tapi dulu nominalnya kecil, sekarang kan besar jadi harus lebih hati-hati," kata Soekarwo. (fik/rst) By Suara Surabaya
"Target kita total 7722 kepala desa dan 603 camat akan menerima pembekalan bagaimana mengelola uang dengan baik," kata Saiful Rachman.
Pelatihan sendiri dilakukan dengan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah ditunjuk. Saat pelatihan di Islamic Centre misalnya, para kepala desa ini mendapatkan pembekalan dari para pengajar Akuntansi dan Sospol Universitas Airlangga Surabaya.
Soekarwo, Gubernur Jawa Timur dalam pembekalan kali ini berharap para kepala desa tak silau setelah mendapatkan kucuran uang desa sebesar Rp1,4 miliar.
"Pembekalan ini supaya kalau lihat uang nanti matanya tidak ijo, jangan sampai bantuan dari pemerintah pusat ini menjadikan banyak kepala desa yang tersandung masalah korupsi," ujarnya.
Selama ini, pemerintah desa sebenarnya sudah berpengalaman mengelola bantuan desa dari kabupaten/kota maupun dari provinsi. "Tapi dulu nominalnya kecil, sekarang kan besar jadi harus lebih hati-hati," kata Soekarwo. (fik/rst) By Suara Surabaya
