Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim sudah menghitung estimasi anggaran pemilu gubernur (pilgub) Jatim 2013 yang mencapai sekitar Rp 504 miliar lebih. Anggaran itu untuk kebutuhan operasional, jika pilgub berlangsung satu putaran.
Sayangnya, hingga saat ini KPU Jatim bersama Komisi A DPRD Jatim belum juga memastikan kapan jadwal pelaksanaan pilgub Jatim itu pada 2013. Masih ada empat pilihan, yakni bulan Mei, Juli, Agustus dan September 2013.
Anggota KPU Jatim Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi, Minggu (22/1/2012) mengatakan, dari rancangan yang dilakukan, pelaksanaan pilgub akan dilakukan antara Mei-September 2013 dengan berbagai pertimbangan. Jabatan Gubernur Soekarwo-Wagub Gus Ipul berakhir pada 12 Februari 2014.
"Diantara pertimbangan itu adalah jika nantinya ada gugatan yang dilakukan salah seorang kandidat kalah, sehingga untuk mendapatkan putusan gugatan tersebut masih ada waktu cukup lama sebelum masa pelantikan," katanya.
Pertimbangan lain juga pada beberapa hari besar yang terjadi di kisaran bulan tersebut. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah bulan puasa dan juga Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sekitar tanggal 19-20 Agustus 2013. Sehingga, pada waktu itu ada banyak hari libur secara umum.
KPU Jatim juga memperhitungkan jika pilgub terjadi dua putaran, maka perlu waktu lebih lama. Belum lagi, KPU Jatim juga mulai sibuk dengan tahapan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada pertengahan sampai akhir 2013.
Sehingga, menurut dia, estimasi waktu yang memunggkinkan adalah sekitar bulan Juni atau Juli 2013. KPU juga menganggarkan kebutuhan dana sekitar Rp 504 miliar untuk satu putaran saja. Anggaran tersebut akan meningkat lagi jika pilgub harus berlangsung dua putaran. "Estimasi anggaran ini masih belum final dan masih dalam bentuk usulan kasar," tukas pria yang juga Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim ini.
Surabaya. DPRD Jatim juga telah membuat anggaran untuk pilgub sekitar Rp 600 miliar lewat APBD. Anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan sudah dilakukan sejak anggaran 2011, dimana saat ini masih tercicil Rp 100 miliar. Jadi, estimasi anggaran yang dilakukan KPU Jatim lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang dicanangkan DPRD Jatim.
Terkait adanya rencana pilgub yang akan dilakukan melalui DPRD, Najib melihat itu masih belum jelas dan simpang siur. "Jika pilgub dilakukan di DPRD, jelas ada implikasinya pada KPU, semua yang kami lakukan menjadi sia-sia," ujarnya.
Gubernur Jatim Soekarwo beberapa waktu lalu juga menegaskan, tidak menjadi masalah Pilgub dilakukan secara langsung maupun lewat DPRD Jatim. "Semua tergantung dari peraturan nanti, kami akan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada," imbuhnya. [tok/kun](beritajatim.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar